Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (kiri), saat mendampingi Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (kedua kiri), berbincang dengan masyarakat perambah hutan di Dusun Sungai Tebal,Lembah Masurai, Merangin, Jambi.

Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Sabtu, mengatakan bahwa dia pernah dibentak seorang warga kota Jambi yang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak sehingga kehidupan warga itu menjadi sulit.

"Bagaimana bapak ini, masak Gubernur nggak bisa perbaiki jalan. Gara-gara jalan rusak, kami jadi susah," kata Hasan Basri menirukan ucapan warga yang membentaknya itu, pada pelantikan Bupati Usman Ermulan di Kualatungkal, ibukota Tanjung Jabung Barat.

Kerusakan sejumlah ruas jalan di Provinsi Jambi saat ini memang sangat mengganggu pengguna jalan dan telah menghambat arus pengangkutan sejumlah komoditi eskpor asal Jambi, seperti batu bara dan minyak kelapa sawit.

Hasan Basri mengaku tidak marah atau tersinggung karena telah dibentak warga, sebaliknya dia menyadari bahwa gubernur adalah pelayan masyarakat.

"Rakyat tidak salah, mereka sudah bayar pajak dan memenuhi kewajibannya. Menjadi tugas kita untuk mengurus rakyat. Tidak hanya sarana jalan tapi juga bidang-bidang lainnya," kata Hasan.

Dia melanjutkan, rakyat sudah memilih dan memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk menjadi pemimpinnya dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan mereka, termasuk jalan yang baik dan tersedia lapangan pekerjaan.

"Hei bapak-bapak pemimpin, tolong urus kami baik-baik. Itu saja permintaan rakyat. Sebagai pelayan, sudah tentu kita harus berupaya mengurus apa yang mereka butuhkan," kata sang gubernur Jambi ini.

Pemerintah Provinsi Jambi sendiri terus berusaha memperbaiki jalan rusak yang dikeluahkan warganya itu karena mobilitas warga dan angkutan komoditas Jambi menjadi terganggu.

Tidak hanya dalam soal jalan rusak, Hasan Basri mengaku prihatin dengan masih banyaknya keluarga miskin di provinsinya yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik saat ini berjumlah 34.180 kepala keluarga.

Dia berjanji mengatasi hal ini dan dia mengharapkan keterlibatan swasta dalam soal tersebut.

"Tidak patut rasanya gubernur atau bupati, walikota pakai mobil bagus dan tinggal di rumah mewah lengkap dengan fasilitasnya, sementara masih ada warganya yang hidup dan makan pun susah, bahkan untuk mencicipi daging pun belum kesampaian," katanya.